M. Chatib Basri

Jakarta, Aktual.com –┬áMantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan dibatalkan.

Hal itu dikatakan Chatib selaku ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam sidang uji materi UU Akses Informasi Keuangan yang diajukan oleh E. Fernando Manulang di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa (20/2).

Implikasi bila UU Akses Informasi Keuangan dibatalkan, kata dia, negara akan kehilangan akses bagi pembayar pajak yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Adapun jumlah kerugian yang akan dialami negara bila UU Akses Informasi Keuangan dibatalkan, dia memperkirakan Rp4.884 triliun.

“Uang sebesar Rp4.884 triliun bukanlah angka yang sedikit, angka ini akan sangat penting dan sangat bermanfaat dan berarti sekali bila bisa untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan kita,” kata Chatib.

Lebih lanjut Chatib mengatakan bahwa pemberlakuan UU Akses Informasi Keuangan juga dapat meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto.

“Karena dengan undang-undang ini, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki akses informasi terhadap siapa pun,” pungkasnya.

Pemohon mendalilkan dengan berlakunya UU Akses Informasi Keuangan, potensi kerugian yang dapat dipastikan adalah lembaga perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melepas tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah setiap warga negara Indonesia (WNI).

Termasuk dalam hal ini yang terdapat di setiap lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum Republik Indonesia, dengan dalih melaksanakan ketentuan UU yang secara substansial tidak sesuai dengan Automatic Exchange of Financial Information (AEOI).

Untuk itu, pemohon meminta keberlakuan UU Akses Informasi Keuangan dibatalkan.