Jakarta, Aktual.com – Bongkar pasang yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap kabinet kerja beberapa waktu lalu menjadi pembahasan hangat di ranah publik.
Terlebih ketika presiden membiarkan publik menggunakan asumsinya sendiri terhadap pergantian hingga rotasi menteri yang tidak dilandasi alasan dari sang pemimpin pemerintahan itu.
Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani misalnya. Meski sebagai hak prerogatif presiden untuk mengutak atik struktur menteri, namun ada beberapa catatan yang membuat reshuffle tidak baik di pandang publik.
“Kami ada beberapa catatan, pertama ada seorang menteri waktu diangkat seperti Sofyan Djalil pernah jadi Menko, beberapa bulan kemudian menjadi menteri Bappenas, dan sekarang menteri BPN. Dalam 2 tahun seorang ini sudah pernah menempati tiga pos kementerian, dan itu kan mengesankan menjadi kurang baik,” kata Muzani menjawab pertanyaan aktual.com, di Jakarta, Jumat (29/7).
“Kedua, ada menteri yang baru diangkat seperti Rizal Ramli yang masuk dalam rotasi pertama sekarang dihilangkan, kemudian Mendag yang dirotasi, pak Luhut berpindah dan seterusnya,” tambah dia.
Dengan adanya beberapa catatan itu, Muzani mengatakan bahwa terkesan jika presiden selama 2 tahun memimpin pemerintahan masih melakukan penjajakan terhadap para pembantunya.
“Kesannya presiden masih melakukan penjajakan untuk mencari orang yang tepat, dan itu bagus tetapi sekali lagi kalau itu dilakukan pada sektor trail and error,” sebut anggota komisi I DPR RI itu.
Akan tetapi, perombakan sudah dilakukan presiden sebagai bentuk kewenangan penuh yang dimilikinya, tentu tinggal bagaimana mengawasi jalannya pemerintahan ini.
“Gerindra akan beri kesempatan dulu kepada para menteri yang baru di posnya untuk bekerja dulu, kita akan lihat apakah penunjukan itu tepat atau tidak,” tandasnya.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
