Jakarta, Aktual.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menempatkan dua petinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) dinilai akan meningkatkan tensi politik Pilkada.
“Terkait potensi kerawanan yang diidentifikasi, Mendagri tidak perlu mengatasinya dengan serta-merta menunjuk Penjabat dari institusi Polri,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.com, di Jakarta, Minggu (27/1).
“Tapi cukup mengantisipasi dengan memperkuat koordinasi dengan instansi keamanan yang ada baik dari unsur Intelijen Negara maupun Kepolisian,” tambahnya.
Sebab, sambung dia, dengan penunjukan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara, sangat berpotensi menimbulkan polemik di publik.
“Saya kira akan lebih arif dan bijak jika Mendagri mengurungkan niatnya, Mendagri tidak perlu memantik polemik,” sebutnya.
“Karena itu, kembalikan saja pengisian jabatan Plt sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini yaitu dari pejabat sipil atau PNS yang memenuhi kualifikasi,” saran anggota komisi I DPR RI itu.
Di setiap daerah, ujar Jazuli sudah ada Kepolisian Daerah dan Kodam yang siap memberikan bantuan pengamanan untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang tertib dan aman.
“Jadi sudahlah tidak usah dilanjutkan usulan tersebut. Kalau pun sudah terlanjur diusulkan kepada Presiden, saya harap Presiden tidak melaksanakan usulan tersebut untuk selanjutnya mengembalikan penunjukan dari pejabat sipil yang berkompeten,” pungkas Jazuli.
Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
