Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru dilantik, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mampu menunaikan janji yang telah dilakukan saat kampanye.
“Selamat atas pelantikan Saudara Anies Baswedan dan Saudara Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru. Semoga keduanya bisa memberikan harapan dan pengalaman baru yang lebih baik bagi warga Jakarta,” ujar Fadli, Selasa (17/10).
Sesudah dilantik, lanjut Fadli, keduanya tentu saja harus segera melakukan konsolidasi politik untuk menunaikan janji-janji semasa kampanyenya kemarin.
“Memang tak mungkin bisa seketika dilaksanakan, karena untuk merealisasikan janji dan program tersebut mereka saat ini masih terikat kepada APBD DKI yang disusun oleh Gubernur Djarot. Begitu pula Gubernur Anies belum bisa menyusun tim birokrasi pendukungnya hingga enam bulan ke depan,” jelasnya.
Itu sebabnya menurut Fadli, hingga penyusunan APBD Perubahan tahun depan, Anies dan Sandi harus menggunakan waktunya untuk mengenal dan mengkonsolidasikan mesin birokrasi DKI. Bagaimana pun, ujung tombak pemerintahan memang ada di birokrasi.
“Saya yakin Anies dan Sandi mampu merealisasikan janji-janjinya. Tentu saja dengan bantuan dari semua pihak, baik berupa support maupun pengawasan,” katanya.
Menurut Politisi Gerindra ini, Gubernur DKI yang baru membutuhkan kritik membangun dan masukan ketimbang puja dan puji. Warga DKI pun diminta kritis dalam menanggapi pergantian pemimpin baru ini.
“Sesudah dilantik, Anies dan Sandi saya kira lebih membutuhkan kritik yang membangun dan masukan daripada puja-puji. Untuk itu, jika kita ingin Anies dan Sandi berhasil, mulai hari ini para pendukungnya harus bisa mengubah perannya, dari sebelumnya menjadi pendukung fanatik, kini harus bisa bertransformasi menjadi warga Jakarta yang kritis,” katanya.
Tantangan terbesar yang harus segera dihadapi Anies dan Sandi, tambah Fadli adalah terkait janji untuk menghentikan reklamasi. Mereka harus berhadapan dengan dua kekuatan yang tak bisa diremehkan.
“Pertama, tentu saja adalah kekuatan para pengembang besar yang selama ini selalu berhasil mendikte pemerintah DKI. Kedua, mereka juga harus berhadapan dengan fait accompli yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yang sejak awal terbukti tak mendukung upaya penghentian reklamasi. Isu ini harus segera dihadapi dan diselesaikan oleh Anies-Sandi, karena pengaruhnya besar terhadap kepercayaan publik,” pungkasnya.
Laporan: Nailin in Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid