Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pun mendesak agar institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk segera membuka nama-nama menteri yang disebut diberi tanda merah itu.
“Sekarang adalah kewajiban KPK untuk mengungkap nama-nama itu, karena kalau tidak itu akan menimbulkan kecurigaan, dimana orang yang dipanggil tidak jadi menteri adalah orang-orang yang terlibat korupsi,” ujar dia, di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (31/10),
“Harus diumumkan untuk keterbukaan informasi,” tambahnya.
Sementara itu, soal adanya niat pihak tertentu untuk menghilangkan nama bertanda merah itu? Pimpinan yang membawahi komisi Polhukam itu, mengatakan jika itu sudah masuk ranah pidana.
“Saya kira itu satu hal yang bersifat pidana dong, karna itu kan prosesnya terbuka di ketahui oleh umum, terus tiba-tiba ada yang mau dihilangkan itu pidana, itu bukan hanya tindakan koruptif terhadap informasi juga,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
