Fadli Zon: Komitmen Pemerintah Terhadap Sektor Pertanian Sangat Lemah

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menemui para petani di Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kabar para petani kurang menggembirakan. Banyak kegagalan panen akibat hama dan faktor lain. Mereka seperti ditinggalkan sendiri dan tak merasakan kehadiran pemerintah.

Fadli Zon yang juga Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), menyatakan umumnya petani juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur pertanian dan rendahnya harga gabah patokan pemerintah, padahal harga beras saat ini sedang tinggi. Sebagai konsumen mereka tak sanggup membeli beras setinggi itu.

“Para petani umumnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi, pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah untuk gabah petani. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar sudah mencapai Rp5.500 per kilogram. Harga itu jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700 saja per kilogram,” kata Fadli dalam pesan yang diterima aktual.com, Rabu (21/2).

“Sayangnya, harga gabah yang bagus itu juga tak bisa dinikmati oleh petani, karena dalam dua tahun terakhir mereka mengalami gagal panen. Di Bogor, kasus gagal panen umumnya disebabkan oleh hama, bukan karena kekeringan sebagaimana yang terjadi di kawasan Pantura. Serangan hama ini terjadi akibat kurangnya pupuk dan kualitas benih yang tak tahan hama serta
minimnya upaya antisipasi. Hampir semua petani di tiga kecamatan mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan pestisida, selain minimnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bisa memberikan bimbingan. Itu faktor-faktor yang telah membuat kenapa gagal panen kembali terjadi tahun ini.”

“Masyarakat petani juga banyak yang mempertanyakan kebijakan impor beras. Meski dua tahun terakhir diakui ada gagal panen, namun impor yang dilakukan menjelang musim panen dianggap hanya kian menyulitkan petani saja. Orang-orang desa bertanya, bukankah dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen?! Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?! Itu pertanyaan mereka.”

“Kebijakan impor pangan dalam jangka pendek memang bisa menjamin ketersediaan pangan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan tersebut bisa berdampak buruk, karena akan melemahkan kemampuan produksi sektor pertanian kita. Ketergantungan impor pangan akan berisiko terhadap ketahanan pangan dan bisa mengancam kedaulatan kebijakan pangan kita. Jadi, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu dalam mengatasi persoalan pangan.”

“Saya sangat menyayangkan kebijakan pangan kita yang terkesan amburadul. Kementerian Pertanian selalu mengklaim produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan malah menerbitkan izin impor. Begitu juga halnya dengan jagung. Kementerian Pertanian mengatakan kita telah mengekspor jagung, tapi Kementerian Perdagangan kini malah sedang mewacanakan akan mengimpor jagung juga. Klaim pihak pemerintah terkait pangan tidak sinkron satu sama lain.”

“Di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh petani karena gagal panen, pemerintah mestinya memperbesar pemihakan terhadap mereka, melalui berbagai lembaga dan kebijakan yang ada. Tapi, kita justru mendengar bahwa tahun ini target serapan gabah petani oleh Bulog, misalnya, justru malah diturunkan. Tahun ini Buloh hanya menargetkan penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Padahal realisasi penyerapan gabah tahun 2015 dan 2016 saja angkanya mencapai 2,6 dan 2,9 juta ton.”

“Pemerintah menyatakan jika produksi padi tahun ini diproyeksikan akan meningkat 5 persen. Tapi kenapa target serapan Bulog justru turun?! Ini makin meyakinkan jika data pertanian yang ada yang memang perlu dipertanyakan akurasinya.”

“Kita tidak mungkin bisa swasembada pangan jika yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanyalah mempermainkan data pangan sesuai kebutuhan mereka saja. Jika ingin impor, maka data produksi yang dipakai dibikin defisit. Sementara, untuk keperluan kampanye, data produksi yang digunakan selalu surplus.”

“Itu sebabnya kita juga perlu mempertanyakan akurasi proyek pencetakan sawah baru. Tahun ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan cetak sawah seluas 12.000 ha dengan anggaran Rp220,5 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran cetak sawah pada 2017 yang mencapai Rp1,18 triliun untuk 72.033 ha, dan pagu tahun 2016 sebesar Rp2,06 triliun untuk 129.096 ha. Anggarannya besar, tapi efektivitas dan hasilnya perlu kita pertanyakan.”

“Tahun ini anggaran pencetakan sawah baru turun drastis karena kebetulan ada sorotan publik terkait penggunaannya. Kasusnya kini sedang jadi obyek penyelidikan kepolisian dengan supervisi KPK. Ini tentu sangat memprihatinkan. Para pencari rente ternyata bukan hanya bermain dengan komoditas pangan, tapi pencetakkan sawah baru juga dijadikan ajang mencari rente.”

“Jika kita memang serius ingin mencapai swasembada dan berdaulat di bidang pangan, jangan dulu bicara pencetakkan sawah baru. Kita amankan saja dulu lahan pertanian produktif yang kini ada. Jika kita bisa berhasil mempertahankan lahan pertanian yang ada, alias bisa melakukan moratorium konversi lahan pertanian, itu sudah langkah awal yang bagus untuk menjaga produksi pangan nasional.”

“Sebab, meskipun pemerintah koar-koar menargetkan swasembada pangan pada 2017, buktinya saat ini, sesudah menginjak tahun 2018, impor pangan masih saja terjadi. Dan itu berlaku untuk hampir semua komoditas penting, mulai dari beras, jagung, kedelai, gula, bahkan garam.”

“Kalau kita pakai data citra satelit, per 2017 lahan untuk padi, jagung dan kedelai tercatat hanya sekitar 7,7 juta hektare. Angka itupun cenderung terus berkurang dari waktu ke waktu. Jadi, logikanya, jika luas lahannya ajeg 7,7 juta hektar saja kita tak mungkin swasembada, apalagi jika lahannya berkurang.”

“Menurut saya, karena sejauh ini pencetakkan sawah baru terbukti jauh dari efektif, maka pemerintah harus serius mempertahankan lahan pertanian yang ada agar tak dikonversi. Ini butuh regulasi pelaksana yang tegas. Selain itu, seharusnya target swasembada pangan dibuat realistis. Pemerintah tidak usah ngomong swasembada tiga komoditas dulu, fokus saja di padi. Jika pemerintah fokus hanya kepada padi, dengan luas lahan 7,7 juta hektar kita sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan beras nasional.”