(dari kiri) Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar yang baru Muhammad Sarmuji, Ketua Baleg dari Fraksi GErindra Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, akil Ketua Baleg dari Fraksi Hanura Dossy Iskandar Prasetyo dan Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PAN Totok Daryanto, serah terima Palu Pimpinan, saat pelantikan pergantian Wakil Ketua Baleg, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4). Fraksi Partai Golkar melakukan sejumlah perombakan dan rotasi pimpinan Komisi dan alat kelengkapan di DPR, hal inj untuk penyegaran, diantaranya Muhammad Sarmuji yang menggantiakn Firman Subagyo. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai saatnya Indonesia memiliki sistem pendataan kependudukan yang baku, agar tidak terjadi masalah pemilih ganda seperti yang terjadi ada indikasi 25 juta pemilih ganda dalam daftar Pemilih sementara (DPS) yang dikeluarkan KPU untuk Pemilu 2019.

“Sebenarnya kita perlu memiliki sistem pendataan kependudukan yang baku karena masalah daftar pemilih sangat sederhana kalau kita mau menyelesaikannya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/9).

Dia menilai dengan pendataan yang baku itu, nanti tidak bisa lagi orang mempunyai DPT ganda karena saat ini dalam banyak laporan yang diterimanya masih ada KTP palsu meskipun sudah menggunakan KTP Elektronik.

Menurut dia persoalan DPT ganda merupakan masalah klasik yang sering ditemui sehingga indikasi 25 juta pemilih ganda harus segera diselesaikan.

“Kami berharap temuan-temuan DPT ganda itu harus segera disisir kembali dan dihapus karena sangat rawan untuk disalahgunakan dan bahkan bisa menjadi alat kecurangan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid