Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai perkara yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR terkait bukti rekaman yang menyangkut perpanjangan kontrak Freeport tidak jelas.
“Kasus ini dari sebuah rekaman yang tidak jelas sumbernya, apa ini rekaman asli dan edit kan belum jelas. Disamping legal standingnya nggak jelas karena yang melaporkan menteri,” ujar Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
Menurutnya, laporan tersebut hanyalah manuver politik Sudirman Said untuk membuat gaduh suasana. Sebab, tidak ada satupun kalimat meminta saham dan mencatut nama presiden dalam bukti transkip dan rekaman. Apalagi, rekaman yang diserahkan durasinya lebih pendek dan tidak utuh.
“Karena memang masalahnya sama. Kalau kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, pada bagian mana permintaan saham. Bagian mana mencatut presiden. Tidak ada. Saya bukan bela ketua DPR tapi kita berpikir homosapiens. Jangan kita dibawa rumor. Kenapa diedit demikian? Katanya rekaman beberapa jam, kok yang ada beberapa menit. Aturan skalian aja dibuka biar ketahuan jelas,”
“Tapi lebih dari itu, dari tanggal 8 Juni sampai sekarang tidak pernah ada follow-up dari pembicaraan itu. Kalau boleh saya nilai itu obrolan pepesan kosong. Kalau serius pasti ada tindak lanjutnya. Jadi saya kira ini manuver politik dari SS yang buat kegaduhan,” bebernya.
Politikus Partai Gerindra ini menyarankan agar Sudirman Said terbuka dalam menjelaskan perkara tersebut. Fadli justru menilai Sudirman telah melanggar UU dengan memberi ijin perpanjangan kontrak karya kepada PT Freeport Indonesia.
“Saya kira terbuka aja karena tidak ada perbuatan pidana. Yang justru salah itu SS dia melanggar UU dengan perpanjang kontrak,” tegas Fadli.
Oleh karena itu, Fadli menantang Sudirman untuk debat perihal masalah Freeport yang semakin kompleks ini. “Sekarang objektif aja. Masalahnya dimana. Saya tantang SS untuk berdebat di TV atau dimana. Tapi dia nggak pernah berani. Kalau bisa nanti malam di ILC!”
Artikel ini ditulis oleh:
