Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) didampingi Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) serta Dirut PT PLN Sofyan Basyir (kanan) saat meresmikan secara simbolis Ground Breaking proyek PLTU Lontar unit 4 di Desa Lontar, Kemiri, Tangerang, Banten, Jumat (10/6). PLTU Lontar unit 4 milik PLN berkapasitas 1 x 315 MW tersebut, merupakan lanjutan proyek lanjutan PLTU Lontar Unit 1-3 dengan kapasitas 3 x 315 MW, direncanakan akan beroperasi pada Tahun 2019 serta diperkirakan bisa menambah pelanggan baru hingga 206 ribu pelanggan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakarta, Aktual.com — Mantan tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi menyesalkan adanya perselisihan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dengan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir terkait tarif Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Menurutnya pertengkaran itu akan membuat suasana tidak kondusif dan melabrak prinsip-prinsip manajemen koordinasi dalam memaksakan pelayanan kepada masyarakat.

“Sangat tidak kondusif, sudah menabrak prinsip manajemen koodinasi Kementerian dengan PLN yang tentunya merugikan masyarakat,” ujar Fahmi yang juga dosen di Universitas Gajah Mada kepada Aktual.com, Senin (13/6).

Kemudian pria peraih gelar PhD dari University of Newcastle, Australia itu menganalisa, tindakan Dirut PLN hingga berani menentang Kementerian Teknisnya (ESDM) tidak lain lantaran mendapat backup dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Namun katanya dukungan yang dilakukan Rini tersebut tidak bernilai gratis, artinya ada sesuatu yang diperebutkan. Namun yang pasti, perselisihan ini akan menghambat program PLTMH khususnya, Program Listrik 35.000 yang dicanangkan Jokowi.

“Sebelum berlarut, Jokowi harus segera menghentikan pertikaian tersebut kalau perlu copot semua pihak terlibat,” pungkas pria berdarah Banjar itu.

Sebelumnya pakar ekonomi Ichsanuddin Noorsy telah mengamati adanya ‘pecah kongsi’ antara Menteri Rini dengan Sudirman, dari informasi yang dia dapatkan, Menteri ESDM diduga diminta oleh Kuntoro Mangkusubroto dan kawan-kawan untuk segera menempatkan rombongan pro liberalisasi sektor energi.

Padahal Menteri ESDM tengah kesulitan menyelesaikan berbagai isu di lingkungan ESDM. Rupanya Menteri ESDM ‘gerah’ dengan desakan ini di saat isu pergantian dirinya makin santer.

Kuntoro sendiri, lanjutnya, tidak puas atas sikap Sudirman Said. Situasi ini seakan membenarkan, Sudirman Said pecah kongsi. Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengusung Sudirman Said menjadi Menteri ESDM, juga tidak puas atas berbagai kebijakan ESDM dan penempatan sejumlah petinggi ESDM.

“Sekarang Sofyan Basir menantang kebijakan Menteri ESDM soal harga beli listrik, maka hal itu mengindikasikan bahwa kegaduhan mereka belum selesai. Ini berdampak ke pembangunan pembangkit 35 ribu Megawatt,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka