Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan jika dewan akan tetap mempertanyakan kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara sepihak. Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan tanpa koordinasi dengan parlemen.
“Kalau sudah kejadian, enggak bisa dianulir, tapi kita akan tetap pertanyakan dan tentu harus dijawab (pemerintah),” katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (19/12).
Politisi PKS itu menyinggung penggunaan hak interpelasi DPR terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus digelorakan beberapa fraksi di parlemen.
“Interpelasi jalan terus, nanti pada masa sidang Januari setelah mulai rapat-rapat jalan lagi,” ucap dia.
Ditekankan pula bahwa penggunaan hak interpelasi merupakan hak dewan. Bukan lagi menyangkut dua blok besar di DPR, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), melainkan DPR secara kelembagaan.
Artikel ini ditulis oleh:
