Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Presiden Joko Widodo disarankan agar melakukan evaluasi kerja. Evaluasi itu untuk memperbaiki kinerja para pembantu presiden di Kabinet Kerja yang dinilai kontraproduktif. “Kondisi ini masih ditambah dengan para pembantu Jokowi yang kerap melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi sendiri. Saya mencatat ada beberapa langkah yang bisa merusak sistem,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (7/1).
Dia pun mencontohkan seperti halnya pemerintahan Jokowi yang seenaknya menaikan dan menurunkan harga bahan bakar minyak. “Langkah kontroversi juga menaikan harga BBM disaat harga BBM dunia turun dan kita masyarakat mempertanyakan apakah benar harga BBM bersubsidi itu masih disubsidi?”
Belum lagi, kata Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera itu menilai pemerintahan Jokowi juga tidak pernah menghargai suksesnya pemerintahan terdahulu meski pemerintahan terdahulu yang dipimpin SBY sudah menggelar karpet merah bagi Jokowi dan tinggal meneruskan saja. “Pemerintahan SBY sudah meletakkan karpet merah untuk Jokowi. Dia mewariskan stabilitas politis, sosial, ekonomi dan keamanan. SBY bahkan mengundang Jokowi dan menjelaskan semuanya.”
Sebelumnya, ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak Premium dan LPG 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.
Soal LPG, ICW juga menyoroti rencana pemerintah yang akan mengganti biaya transportasi BBM Premium untuk luar Jawa dan Bali sebesar dua persen. Padahal di dalam mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi sudah terkandung komponen biaya distribusi. “Artinya akan ada penambahan biaya yang tidak jelas dasar hukum dan mekanismenya, ini juga bisa berpotensi menjadi celah bagi para pemburu rente,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.
Laporan: Wisnu Yusep
