Jakarta, Aktual.co — – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah minta pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
“Saya kira belum waktunya harga BBM dinaikkan, santai saja dulu. Masih banyak tugas yang harus dilakukan (pemerintah Jokowi-JK, red), tidak sekadar menaikkan harga BBM,” katanya di Semarang, Sabtu (8/11).
Hal tersebut disampaikan Fahri di sela kegiatan rapat pimpinan wilayah Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah sekaligus sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika bagi kader PKS Jateng.
Ia menjelaskan bahwa penerapan kebijakan kenaikan harga BBM itu membutuhkan konsep yang matang dan alokasi peruntukkannya jelas.
“Ini kan tahun pertama Pak Jokowi menjadi presiden sehingga belum perlu menaikkan harga BBM, nanti kalau menginjak tahun kedua tidak masalah, asalkan konsep dan peruntukkannya jelas,” ujar politikus PKS itu.
Fahri mengungkapkan bahwa kritikan untuk pemerintahan Jokowi-JK terkait dengan rencana kenaikan harga BBM ini bukan sebagai bentuk penolakan pada kebijakan pemerintah tapi kecintaan pada pimpinan negara.
“Saya kira ini bentuk rasa cinta kami agar umur pemerintahan Jokowi bisa panjang dan dapat menyelesaikan semua tugasnya dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bambang Sadono minta agar kompensasi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, dipergunakan untuk memperkuat dan memberdayakan rakyat yang ada di daerah.
“Orang-orang yang memerlukan bantuan dari pemerintah itu sebagian besar berada di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa DPD RI saat ini menunggu penjelasan dari pemerintah pusat menyangkut perhitungan dan alasan terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Setelah disampaikan oleh pemerintah maka akan kami kaji dan jika perhitungan dan alasan kenaikan harga BBM yang disampaikan pemerintah itu masuk akal maka DPD hanya mengharapkan hasil-hasil penghematan subsidi BBM itu benar-benar untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Mengenai munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Bambang menganggap hal itu wajar dan perlu diperhatikan oleh pemerintah.
“Oleh karena itu, pemerintah juga harus mempersiapkan dan mengantisipasinya, namun yang lebih penting adalah kenaikan harga BBM bersubsidi ini harus mempunyai jangkauan jangka panjang yang strategis, jangan sekadar solusi sesaat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa DPD RI sudah mengusulkan agar pemerintah kreatif dalam mencari langkah dan tindakan lain untuk menambah pendapatan negara saat terjadi kesulitan keuangan.
“Selama ini yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi subsidi BBM saat terjadi kesulitan keuangan negara,” katanya.

()

(Nebby)