Jakarta, Aktual.com – Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri, sekaligus sebagai Ekonom Indonesia meminta Presiden Jokowi bertindak secara sistematis dilandasi kajian dan data yang kuat dalam hal menetapkan setiap kebijakan.
Pasalnya dia melihat keinginan Jokowi untuk mewujudkan satu harga penjualan BBM jenis Premium dan solar diseluruh Indonesia hanya berdasarkan ‘Pokoknya’. Pada akhirnya Pemerintah melemparkan tanggungjawab itu kepada PT Pertamina (Persero).
Malangnya Pertamina diperkirakan akan menekan dari keuntungan lainnya agar mampu menutupi kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan program satu harga tersebut.
“Jangan pokoke-pokoke melulu, itu kewajiban pemerintah. Kalau dibebankan ke Pertamina, dia akan gencet ke yang lain dan rakyat Jadi korban,” kata Faisal, Kamis (3/11).
Kemudian lanjutnya, jikapun Pertamina tidak menekan dari aspek lainnya, maka Pertamina dibuat merugi. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan oleh Undang- Undang. Kemudian kerugian itu juga akan mengurangi dividen bagi negara dan mengganggu struktur keuangan APBN.
“Jadi mempengaruhi APBN. Ini yang dirusak bukan hanya Pertamina, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Dia (Pertamina) naikin haga Pertalite, Pertamax, toh dia monopoli. Jadi merusak pondasi,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
