Jakarta, Aktual.com – Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Mugas, Faisal Basri menyatakan kebijakan pemerintah yang mengizinkan Industri dan PLN melakukan impor gas merupakan buntut kegagalan pemerintah membangun infrastuktur gas nasional.
Kebijakan impor itu menjadi hal yang lucu apabila melihat kenyataan bahwa produksi gas nasional tidak sepenuhnya mampu diserap oleh industri dalam negeri dan terpaksa ditawarkan di pasar internasional.
“Sebetulnya gas kita relatif cukup produksinya. Namun, kalau untuk jual di dalam negeri itu harus bangun pipa. Untuk bangun pipa butuh waktu 7 tahun. Nah, sehingga, tidak memadai,” kata Faisal di Jakarta, Senin (6/2)
Namun kemudian yang menjadi tidak rasional atas kebijakan pemerintah tersebut yaitu; setelah impor gas dilakukan, tentu saja tetap butuh pipa untuk mendistribusikan hingga sampai ke industri.
“Pertanyaannya sekarang, kalau gas diimpor untuk industri kan tidak bisa juga karena tidak ada pipanya. Kecuali, industri itu ada ditepi pelabuhan gas nya. Makanya, tidak bisa sesederhana itu. Makanya, saya bingung atas kebijakan pemerintah,” kata Faisal.
Dengan begitu, dia menyimpulkan bahwa apa yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan berlaku efektif.
Laporan: Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
