Jakarta, Aktual.com – Ekonom Indonesia, Faisal Basri meminta Presiden Jokowi melepaskan diri dari intervensi para pengembang properti. Dia melihat kebijakan Jokowi sangat dipengaruhi kepentingan pengembang terutama pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia mencermati domain utama dari proyek itu bukan terletak pada Kereta Cepat itu sendiri, namun inti bisnisnya terlerak pada pengembangan properti di titik-titik sepanjang jalur yang akan dilalui kereta nantinya.
“Bagi saya Kereta Api Cepat itu bukan proyek Kereta Api, tapi melainkan proyek properti. Untuk memajukan proyek properti satu dua perusahaan besar,” kata Faisal Senin (8/8).
Adapun langkah yang harus dilakukan Jokowi jelas Faisal, yakni memperkuat tim pemerintah agar memberi kajian yang objektif dan matang, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden merupakan sesuatu yang telah terkonsep dengan baik.
“Jangan keinginan pak Jokowi ingin terlihat secara fisik dalam waktu dekat, akhirnya tergopoh-gopoh. Tak ada progres walau sudah diresmikan. Pak Jokowi harus punya tim yang kuat dan membereskan semua faktor-faktor ini. Jangan dia bicara tapi belum matang, kan jadi malu,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui proyek Kereta Api Cepat (high speed train-HST) Jakarta-Bandung menelan biaya sekitar USD 5,5 miliar atau senilai Rp75 triliun.
Proyek ini melibatkan konsorsium BUMN, yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PR Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dan bekerjasama dengan perusahaan Asal China. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
