Jakarta, Aktual.com — Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus mengungkapkan, masalah fasilitas pembiayaan menjadi salah satu tantangan yang butuh diatasi guna menyukseskan program sejuta rumah.
“Sebagaimana diketahui, dalam APBN-P 2015, pendanaan yang dibutuhkan untuk program pembangunan sejuta rumah belum tercantum. Akibatnya pemerintah tak memiliki modal yang optimal untuk menggenjot program sejuta rumah itu di tahun pertamanya,” kata Maurin Sitorus dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Jumat (11/9).
Menurut dia, anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 5,1 triliun untuk tahun 2015 sudah habis terserap di bulan Juli untuk membiayai sekitar 76 ribu unit rumah untuk MBR.
Meski anggaran FLPP sudah terserap, lanjutnya, bukan berarti pemerintah lantas bergerak lamban.
Ia mengungkapkan, untuk mengejar target akhir tahun, Kementerian PUPR akan memanfaatkan dana Rp750 miliar yang ada di BLU Pusat Pembiayaan Perumahan.
“Diharapkan dana ini dapat membiayai sebanyak 250 ribu-300 ribu unit rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” papar Maurin Sitorus.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah tengah mempersiapkan alternatif pembiayaan perumahan bagi MBR, yakni melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Maurin menambahkan bahwa Pemerintah dan DPR akan membahas RUU Tapera bulan Oktober dan diharapkan akan selesai akhir tahun ini. UU Tapera ini tujuannya untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
Pemerintah pada tahun 2015 ini telah menargetkan membangun satu juta rumah dengan perincian 603.516 unit rumah untuk MBR dan 396.384 unit rumah Non-MBR.
Maurin juga mengemukakan, pemerintah optimistis jika adanya sinergi antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya, maka target pemerintah dalam program satu juta rumah akan terealisasi.
“Dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat beberapa isu yang kita hadapi dalam menyukseskan program satu juta rumah salah satunya kita perlu pikirkan bersama untuk mencari terobosan atau inovasi agar para pekerja di sektor informal dapat akses ke KPR/Pembiayaan Pemilikan Rumah terutama mereka yang dari segi penghasilan memenuhi syarat atau mampu untuk membayar cicilan KPR,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
