Jakarta, Aktual.com —Ketua umum Forum Betawi Bersatu (FBB) Rachmat HS mengatakan kalau DPRD DKI Jakarta saat ini tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas dengan baik dan serius. Hal tersebut dilihat dengan tidak berjalannya beberapa kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan begitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama semakin diatas angin.
“Dari mulai hak angket, masalah ijin reklamasi pantai,terakhir adalah masalah temuan BPK yg mestinya di tindak lanjuti oleh dewan, sangat buruk kinerja dewan ini yang membuat Ahok tidak jera melakukan hal-hal yang sering dia lakukan seperti bicara sembarangan tuding sana tuding sini didepan publik,belum lagi,” kata Rachmat saat berbincang-bincang dengan aktual.com Senin (27/7).
Tak hanya itu, Rachmat juga menjelaskan untuk masalah penyerapan anggaran yang baru juga 20 persen. Menurutnya hal ini adalah kejahatan sosial yang berdampak pada tertundanya kesejahteraan rakyat Jakarta. Padahal dipaparkan budayawan muda ini, mestinya. masyarakat Jakarta sudah menikmati hasil pembangunan paling tidak pada tahun 2015 yang APBD-nya hampir 70 Triliun itu.
“Mana hasilnya? Apa ini bukan kejahatan menunda pembangunan.jagan dianggap lemahnya penyerapan anggaran tidak berdampak bagi sosial di masyarakat pasti berdapak , masyrakat jadi korban khususnya masyarakat jakarta. Pembayar pajak jangan dewan tampang nya aja gagah-gagah dan serem tapi nyali nya menegakkan konstitusi kedewanan takut,” ungkapnya.
Dikatakan Rachman sikap DPRD yang terus menerus seperti ini akan susah diharapkan masyarakat Jakarta, terutama di bidang pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah. Menurutnya apa yang dimaksud checks and balances tidak akan berjalan dalam pemerintah provinsi DKI Jakarta.
“Sekarang menghadapi Ahok loyo paling satu dua yg berani,mestinya dalam hal menegakkan aturan dan untuk kepentingan rakyat dewan harus kompak,ini yg kompak hanya ketua dewan dengan Ahok. Yaitu menggagalkan terjadinya HMP,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
