Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Gelar Rapat Akbar Bahas Permasalahan Pelabuhan
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Suasana rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Suasana rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Rieke Diah Pitaloka memberikan sambutan saat rapat akbar FPPI di GOR Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017). Rapat akbar tersebut sebagai bentuk refleksi terbuka atas pengelolaan aset nasional JICT yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan di Indonesia termasuk maraknya praktik outsourcing yang menyalahi aturan. AKTUAL/Tino Oktaviano
