Jakarta, Aktual.co —Permainan anggaran yang diistilahkan sebagai anggaran ‘siluman’ oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan cuma melibatkan oknum DPRD DKI saja. Tapi juga dari pihak Pemprov DKI.
“Ini permainan antara oknum DPRD dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprov DKI itu sendiri,” kata Koordinator advokasi dan investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi, di Jakarta, Selasa (3/3).
Ipung menduga, kisruh APBD DKI antara eksekutif dan legislatif yang bergulir jadi tudingan adanya anggaran siluman terjadi lantaran ada ‘proyek-proyek’ yang dihambat. Sehingga timbul perlawanan terhadap Ahok yang memaksa gunakan e-budgeting untuk ‘menyaring’ anggaran.
Tak jauh-jauh, Ipung juga menduga pengguliran hak angket DPRD DKI dimotori aktor-aktor lama. “Yang diduga ikut dalam (pengadaan) UPS (Uninterruptible Power Supply),” kata dia.
Demi membongkar siapa-siapa saja oknum di Pemprov DKI dan DPRD DKI yang jadi ‘pemain’ anggaran, FITRA pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memproses laporan Ahok. “KPK harus segera menangkap begal anggaran pengadaan UPS yang merugikan negara pada tahun 2014 dan 2015 senilai triliunan rupiah.”
Artikel ini ditulis oleh:
