Jakarta, Aktual.co — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharunya menjadi instrumen ideologis dan jangkar perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil dalam diskusinya dengan media terkait APBN Trisakti yang diusung pemerintahan Jokowi JK, di Jakarta, Minggu (2/11).
Sekretaris Nasional Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Yenny Sucipto meminta Presiden Jokowi untuk segera menyusun APBN Trisakti sebagai perubahan dalam kebijakan anggaran negara.
“‘Kebiajakan negara ini harus menjadi instrumen penguatan dan daya tahan ekonomi nasional supaya Indonesia menjadi bangsa yang dihormati, tidak diintervensi dari elite politik, dan mendorong kesejahteraan rakyat,” ujar Yenny.
Selain itu, Yenny juga meminta agar pemerintah baru lebih transparansi dalam akuntabilitas perpajakan.
“Sumber Daya Alam tidak transparansi. Ada 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tidak bayar pajak tiap tahun. Ini PR Jokowi kedepannya untuk membangun sistem dalam optimalisasi pembangunan negara. Menyusun kembali kontrak-kontrak kerjasama berdasarkan keadilan,” imbuhnya.
Untuk diketahui bahwa pada tahun 2013 total realisasi pajak PPh Migas sebesar Rp83 triliun, sementara target pendapatan PPh Migas 2013 sebesar Rp74 triliun. Menurut LKPP ditemukan adanya inkonsistensi pengguanaan tarif PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas akibatnya pemerintah kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp2,35 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
