Jakarta, Aktual.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merasa heran atas sikap pemerintah yang tidak responsif terhadap tindakan para penjahat negara dalam kasus pengemplang pajak yang dibongkar melalui ‘Panama Papers’.
FITRA meragukan komitmen Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih serta pengelolaan keuangan negara secara profesional, terlebih nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tercantum dalam dokumen kejahatan tersebut.
“Respon Pemerintah untuk saat ini masih bertindak secara pasif, padahal ada tercatut nama Rini Soemarno yang merupakan Menteri BUMN bagian dari Pemerintahan saat ini,” kata Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, dalam rilis yang diterima Aktual.com, di Jakarta, Minggu (10/04).
Lebih lanjut, Yenny membandingkan dengan tindakan pemerintah di berbagai negara lain merespon dokumen tersebut melalui berbagai tindakan nyata serta kongkrit.
Sebelumnya, di negara Islandia, Perdana Menterinya langsung mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
Di Inggris, pemerintahan negara tersebut membentuk tim khusus untuk menyelidiki persoalan ‘Panama Papers’. Di Panama, telah membentuk komisi Independen untuk mengevaluasi sistem transparansi dan hukum negara tersebut.
Sedangkan di Prancis, memasukan ‘Panama’ sebagai ‘daftar hitam’ negara pengemplang pajak. Di belahan wilayah lainnya, Amerika Serikat mengeluarkan, kebijakan untuk memaksa Bank mencari identitas orang yang bertanggung jawab atas dokumen ‘Panama Paper’.
“Artinya pemerintah di banyak negara merespon cepat dengan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk menangani kasus bocornya dokumen ‘Panama Papers’,” pungkas Yenny.
Sekedar informasi, ‘Panama Papers’ adalah sebutan terkait bocornya data ribuan klien perusahaan pengelola investasi asal Panama, Mossack Fonseca.
Jutaan dokumen itu memuat tentang individu dan entitas bisnis yang memanfaatkan perusahaan ‘offshore’ untuk menghindari pajak dan melakukan pencucian uang. Terdapat banyak nama dari Indonesia yang masuk di ‘Panama Papers’. Rata-rata pengusaha dan politisi.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
