Jakarta, Aktual.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sesuai dengan Nawacita.
“Melihat pola pengelolaan BUMN seperti ini, jauh dari impian untuk menjadi Soko Guru Ekonomi Naisonal, melenceng dari Nawacita,” tutur Sekjen FITRA Yenny Sucipto di Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam penjelasannya ia mengatakan bahwa saat ini negara memiliki 141 BUMN. Pada APBNP 2015 Penyertaan Modal Negara (PMN) dianggarkan untuk BUMN sebesar Rp63 triliun, naik 200 persen dari APBN 2015 sebesar Rp11 triliun.
Kurang dari waktu delapan bulan, Menteri Rini mengajukan kembali PMN sebesar Rp40 triliun, Sehingga dalam waktu delapan bulan PMN diajukan sebesar Rp103 triliun.
Padahal menurutnya, pendapatan BUMN per semester 1 pada 2015 hanya mencapai Rp807,4 triliun atau 37 persen dari target pendapatan sepanjang tahun 2015.
Sehingga ia mengatakan, pengelolaan BUMN tidak berdasarkan road map kemandirian ekonomi yang seharusnya mendukung peningkatan pendapatan negara.
Ia mengamati, PMN belum berdampak signifikan terhadap pendapatan nasional.
Karena itu, ia berharap kepada Presiden untuk memperbaiki tata kelola BUMN secara benar dan transparan, dengan melakukan revitalisasi BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
