Jakarta, Aktual.co — Forum Indonesia Untuk Transparanasi Anggaran (FITRA) meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membuka Rancangan Kerja dan Anggaran (RKS-SKPD) dalam RAPBD 2015 kepada publik.
Hal itu diperlukan terkait kisruh antara Gubernur DKI dengan DPRD terkait kisruh pengesahan APBD DKI Jakarta 2015.
“Hal itu sebagai uji publik, serta pembelajaran transparansi dan akuntabilitas anggaran,” kata Koordinator Seknas FITRA, Apung Widadi di Jakarta, Minggu (1/3).
Selain itu, saling klaim antara DPRD dengan Gubernur terkait APBD akan menjadi jelas jika publik dibiarkan tahu seperti apa APBD yang disebut-sebut ada dua versi APBD.
“Tapi daripada itu, bagaimanapun APBD DKI Jakarta 2015 harus segera disahkan untuk memperlancar pembangunan infrastruktur dan belanja publik seperti kesehatan dan pendidikan,” ungkap Apung.
Terkait hal itu, FITRA mendesak Kemendagri untuk segera memediasi antara DPRD dan Pemprov agar APBD segera disahkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
