Jakarta, aktual.com – Forum Kyai Tahlil (FKT) mengimbau umat Islam agar tidak mengikuti dan tidak terpancing dengan tindakan-tindakan inkonstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sebab, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan agama Islam dan mengarah pada tindakan bughat.
Demikian disampaikan Koordinator FKT Banyumas, Jawa Tengah KH Hashir Abdul Aziz dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).
“Seluruh umat Islam khususnya di Banyumas wajib dan senantiasa mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI sebagai hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah,” ucapnya saat menghadiri acara Multaqo Ulama di Ponpes Anwarussholihin, Pamujan, Teluk, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
Untuk diketahui, Multaqo Ulama se-Banyumas digelar dalam rangka meminimalisir gerakan People Power serta mencegah keberangkatan massa untuk terlibat dalam rencana aksi unjuk rasa di Kantor KPU Pusat Jakarta pada 21 s.d 22 Mei 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 120 ulama dan habaib se-Banyumas.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Ponpes Anwarussholihin KH Nurhafidz mengatakan para ulama dan habaib dikumpulkan dalam Multaqo Ulama se Banyumas karena ada permasalahan yang harus disikapi.
“Permasalahan ini bukan sekadar permasalahan politik, tetapi permasalahan yang menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa,” sebut dia.
Iyaa berpandangan, adanya ancaman kepada KPU dari kelompok-kelompok yang tidak menerima hasil pemilu berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebab itu, dia meminta agar umat dapat mengimbau keluarga, kerabat, dan tetangga untuk tidak turut serta dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 21 dan 22 Mei.
“Keluarga, tetangga dan kerabat sebaiknya bersama-sama diajak berdoa demi keselamatan bangsa dan negara,” paparnya.
Seruan agar umat menahan diri dan tidak ikut aksi inkonstitusional juga dilakukan FKT Semarang dan Salatiga.
Dalam Multaqo ulama di Ponpes Al Musthofa, Bergas, Kabupaten Semarang, Koordinator FKT Kodya Semarang dan Salatiga KH. Anwarul Mafakhir mengingatkan tokoh agama di daerah turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.
“Tentu hal tersebut dilakukan melalui dakwah serta ajakan-ajakan untuk turut menjaga seluruh aturan maupun hukum yang telah disepakati bersama,” kata dia.
Sebelumnya, multaqo ulama yang digelar ribuan ulama di Jakarta awal Mei silam merekomendasikan sejumlah poin, diantaranya menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI.
NKRI merupakan bentuk negara yang sesuai dengan islam yang rahmatan lil alamin di indonesia dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.
Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif.
Selain itu, Ketua Rijalul Anshar Salatiga Kyai M. Imam Arif juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak turut hadir dalam kegiatan inkonstitusional dan melawan hukum serta menerima keputusan terakhir dari KPU. Dia juga meminta umat mendukung siapapun yang akan terpilih nantinya.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
