Jakarta, Aktual.co — Penunjukan Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terus menuai kritikan dari berbagai kalangan. Kali ini giliran Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang menyatakan bahwa garis politik Presiden Joko Widodo tidak berpihak kepada pemilihnya di Kabupaten Rembang ketika menunjuk Dwi Soetjipto.
Koordinator FNKSDA Wilayah Jawa Timur Roy Murtadho mengungkapkan bahwa sebelum ditunjuk menjadi Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto terlibat konflik dengan warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
“Akar masalah berasal dari penolakan warga terhadap Semen Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di lokasi area tangkapan air Watuputih, Rembang,” kata Roy dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/12).
Ia menjelaskan, argumentasi utama penolakan warga berpusat pada keberadaan tambang dan pabrik Semen Indonesia akan merusak kondisi ekologi, seperti krisis air dan bencana momen ekstrim hidrologi yaitu banjir dan kekeringan. Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan tambang juga dinilai akan merusak ruang hidup warga.
“Pernyataan sikap kami juga bukannya tanpa sebab. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli lalu, mayoritas masyarakat Rembang khususnya Kecamatan Gunem yang menjadi pusat konflik dengan Semen Indonesia merupakan pemilih pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” jelasnya.
Perlu diketahui, saat ini warga yang mayoritas ibu rumah tangga sudah lebih dari 160 hari menginap di tenda sebagai perlawanan terhadap Semen Indonesia.
Roy meminta Jokowi-JK segera menyelesaikan konflik di Rembang dengan berpihak kepada pemilihnya yang sudah menginap di tenda selama lebih dari 160 hari.
“Hal ini sekaligus memenuhi janji Presiden Jokowi yang menyatakan penyelesaian kasus ini menunggu pelantikannya ketika ditemui oleh perwakilan Warga Rembang bersama Warga Pati, dan Urutsewu (Kebumen) pada 5 September 2014 lalu di Jakarta,” terangnya.
Perlu diketahui, FNKSDA merupakan wadah koordinasi antara jamaah Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki kehirauan mengenai permasalahan konflik pengelolaan sumber daya alam seperti udara, air, tanah, dan segala yang terkandung di dalamnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
