Jakarta, Aktual.com – Latihan Bela Negara terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) yang digelar Kodim Lebak berbuntut pencopotan Dandim Letkol Czi Ubaidillah karena dianggap melakukan kesalahan prosedur oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M Herindra.
Ubaidillah tidak melaporkan kegiatan ini ke Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra selaku atasannya. Mayjen Herindra pun sudah melaporkan tindakannya ke Panglima TNI dan Kasad.
Menyikapi hal itu, Ketua Setara Institute, Hendardi menilai langkah pencopotan merupakan tindakan tegas yang tepat. Ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi program bela negara yang dicanangkan Kementerian Pertahanan dan TNI tersebut. Apalagi menggandeng FPI untuk ikut serta dalam program bela negara.
“Itu kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI,” ujar Hendardi di Jakarta, Senin (9/1/2017).
Menurut dia, langkah ini menjadi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI. Meski positif, kata dia, tapi sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tak diketahui atasan.
“Karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini, tindakan di luar kendali atasan biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI,” cetusnya.
Ia mengatakan tindakan pencopotan Dandim Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.
Menurutnya, langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka bermain-main yang berpotensi merusak demokrasi.
“Kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada tangan Jokowi sebagai Panglima Tertinggi,” katanya.
Karenanya, Hendardi menilai dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh terhadap tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan.
“Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara (pajak rakyat), tapi belum tampak ada output yang jelas,” tandasnya.
Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
