Jakarta, Aktual.com-Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendukung setiap eleman masyarakat yang akan menempuh jalur hukum melalui judicial review (JR) UU Ormas yang baru disahkan DPR Ri melalui sidang Paripurna, SElasa (24/10) sore kemarin.
Sebab, sebagai fraksi tidak bisa kemudian menjadi pemohon terhadap uji materii di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau fraksi kan ga bisa (mohonkan) JR karena ikut terlibat pembahasan di DPR bersama pemerintah,”kata Jazuli saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (24/10).
“Tapi masyarakat yang pernah audiensi ke Fraksi PKS dengan berbagai lapisanya kita dorong tuk melakukan JR ke MK,” tambahnya.
Masih dikatakan Jazuli, sikap PKS yang tetap menolak Perppu Ormas yang kini menjadi undang-undang, semata-mata untuk menjaga agar konstitusi dan demokrasi di Indonesia berjalan baik.
Ia mengatakan, dalam Perppu atau UU itu sangat bertentang semangatnya dengan sistem demokrasi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
“Semua pihak bisa mendengar dan menyimak melalui media publik, mayoritas ahli, aktivis Ormas, dan aktivis LSM menilai subtansi Perppu bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul,” paparnya.
Terlebih lagi, sambung anggota komisk I DPR RI itu, Perppu ini menjadikan Pemerintah satu-satunya pihak yang menentukan satu ormas layak dibubarkan tanpa melalui proses peradilan seperti diatur dalam UU 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang dianulirnya.
“Menurut kajian kami dan pandangan mayoritas pakar serta aktivis Ormas bagian ini yang paling bermasalah karena membuka pintu kesewenangan karena pembubaran ormas tidak _due process of law_,” sebut dia.
Selain itu, dia menjelaksana jika sejumlah pasal terutama kriteria pelanggaran/larangan ormas dinilai ambigu dan pasal karet yang bisa ditafsirkan sepihak dan sewenang-wenang. Ada lagi tentang pemberatan pidana yang menyimpangi KUHP, hal itu tentunya akan mengancam kebebasan dan demokrasi yang dijamin konstitusi.
“Hak konstitusional warga negara dan demokrasi inilah yang ingin kami jaga. Selain itu, tujuan Fraksi PKS dan Fraksi-Fraksi yang menolak Perppu justru baik bagi Pemerintah karena menjaganya agar tidak jatuh pada kesewenangan dan sikap otoriter yang pasti dimusuhi rakyat,” pungkas Jazuli.
Pewarta : Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
