Karena itu menurut dia, Fraksi PKS DPR selalu kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kemandirian bangsa, misalnya kebijakan importasi, harga-harga, serta tenaga kerja asing.
Jazuli mengatakan Fraksi PKS juga tidak asal kritik tapi juga solutif dengan mewujudkan kerangka kebijakan kemandirian yang komprehensif melalui peran legislasi, yaitu dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional.
“Mudah-mudahan RUU ini bisa disahkan tahun ini dan menjadi kado kemerdekaan RI dalam upaya semakin mengokohkan kemandirian bangsa, kemandirian rakyat Indonesia,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
