Nurhayati mengimbau masyarakat untuk memiliki penilaian secara cermat dan akurat bahwa kasus korupsi hanya dilakukan oleh oknum dan jumlahnya sangat sedikit.
Pada kesempatan tersebut, Nuhayati mengusulkan agar pemerintah maupun kuasa pemangku anggaran di DPR menerapkan sistem uang elektronik sehingga tidak ada pemberian honor atau dana perjalanan secara tunai.
“Melalui sistem digital, laporan keuangan atau penggunaan anggaran juga dibuat secara transparan dan di antara anggota DPR RI dapat saling mengontrol,” katanya.
Nurhayati juga mengusulkan agar pemerintah mulai membangun budaya transparansi untuk penggunaan dana dan lembaga percontohan transparansi ini bisa dimulai dari DPR RI.
“Dalam sistem yang transparan itu, setiap anggota DPR RI menerima uang berapa dan dialokasikan untuk apa saja,” katanya.
Ketua BKSAP DPR RI itu mengusulkan agar Indonesia menegakkan budaya malu terhadap setiap warga negaranya yang melakukan pelanggaran, terutama melakukan korupsi.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
