Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD) August Melasz (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria (tengah) dan peneliti senior SPD Pipik R (kanan). Kartawidjaja berbicara dalam diskusi publik di Bakole Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/5). Diskusi tersebut membahas problematika kepemiluan di Indonesia serta alternatif gagasan sistem Pemilu seiring dengan revisi undang-undang pemilu legislatif yang masih disusun di DPR.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritisi sistem proporsional terbuka terbatas, yang diajukan pemerintah, karena kedaulatan memilih anggota legislatif ada di tangan rakyat dan bukan partai politik.

“Proporsional terbuka terbatas sama dengan proporsional tertutup, masyarakat mau demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat, sehingga bukan parpol yang menentukan caleg,” katanya, Kamis (27/10).

Dia menjelaskan, sistem pemilu yang diajukan pemerintah itu sama dengan proporsional tertutup karena yang dicoblos adalah tanda gambar bukan nomor caleg atau nama caleg.

Menurut dia, partainya mengedepankan kehendak rakyat yang menginginkan demokrasi dan kedaulatan memilih ada di tangan rakyat bukan parpol.

“Parpol sudah dapat kesempatan pertama untuk penjaringan seleksi caleg sehingga apabila dalam satu daerah pemilihan ada 10 caleg, yang berwenang partai memasukkannya namun masyarakat menentukan sendiri calon yang dipilihnya,” ujarnya.

Sistem itu menurut dia diibaratkan parpol yang menyajikan menu namun biar rakyat yang menentukan pilihan menu tersebut.

Karena itu dia menjelaskan, Gerindra mendukung sistem proporsional terbuka karena parpol sudah melakukan kewenangannya menentukan caleg namun rakyat yang memilih.

“Itu agar caleg benar-benar bekerja, memperjuangkan dan berlomba mencari simpati masyarakat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid