Jakarta, Aktual.co —Fraksi Golkar di DPRD DKI menganggap anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI terlalu besar dan disarankan untuk diturunkan.
Namun Ketua Fraksi Golkar, Zainnudin mengatakan mereka tidak serta merta menolak pengajuan anggaran PMP untuk BUMD. Sikap menolak baru akan dilakukan apabila tidak memenuhi kriteria.
“Kita harus hitung betul-betul. Kalau tidak jelas rincian keuangannya, pengeluaran pemasukan atau neraca keuangannya, ya lebih baik kita tolak. Tapi kalau jelas keuntungannya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ya kita terima,” kata Zainnudin yang akrab disapa haji Oding, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).
Menurutnya, jika anggaran PMP diturunkan bisa dialokasikan untuk anggaran-anggaran yang tidak masuk RAPBD 2015. Misal, untuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pendidikan Usia Dini (PAUD).
“Saya ini RW di rumah. Jadi tahu kalau PAUD, PKK dan Jumantik itu butuh anggaran. Misal untuk PAUD per bulan butuh satu juta rupiah. Dari data yang ada di Jakarta ada 200 RW. Tapi anggarannya cuma 24 miliar setahun,” kata dia.
Hari ini DPRD DKI Jakarta gelar rapat pimpinan sejumlah fraksi untuk bahas percepatan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Hasilnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan perubahan RAPBD seperti yang diminta Badan Anggaran DPRD DKI.
Artikel ini ditulis oleh:
