Beranda Lensa Aktual Fraksi Hanura Tolak Dana Aspirasi Fraksi Hanura Tolak Dana Aspirasi 18 Juni 2015, 18:45 Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon (tiga kiri) didampingi Bendahara Umum F Hanura (kiri) anggota DPR Fraksi Partai Hanura Djoni Rolindrawan (dua kiri), Arief Suditomo (kedua kanan) dan Inas Nasrullah Zubir (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Fraksi Hanura menyatakan menolak UP2DP atau yang dikenal dengan istilah dana aspirasi senilai Rp 20 miliar bagi setiap anggota DPR itu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB 1 dari 4 Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon (tiga kiri) didampingi Bendahara Umum F Hanura (kiri) anggota DPR Fraksi Partai Hanura Djoni Rolindrawan (dua kiri), Arief Suditomo (kedua kanan) dan Inas Nasrullah Zubir (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Fraksi Hanura menyatakan menolak UP2DP atau yang dikenal dengan istilah dana aspirasi senilai Rp 20 miliar bagi setiap anggota DPR itu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon (tiga kiri) didampingi Bendahara Umum F Hanura (kiri) anggota DPR Fraksi Partai Hanura Djoni Rolindrawan (dua kiri), Arief Suditomo (kedua kanan) dan Inas Nasrullah Zubir (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Fraksi Hanura menyatakan menolak UP2DP atau yang dikenal dengan istilah dana aspirasi senilai Rp 20 miliar bagi setiap anggota DPR itu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon (tiga kiri) didampingi Bendahara Umum F Hanura (kiri) anggota DPR Fraksi Partai Hanura Djoni Rolindrawan (dua kiri), Arief Suditomo (kedua kanan) dan Inas Nasrullah Zubir (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Fraksi Hanura menyatakan menolak UP2DP atau yang dikenal dengan istilah dana aspirasi senilai Rp 20 miliar bagi setiap anggota DPR itu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon (tiga kiri) didampingi Bendahara Umum F Hanura (kiri) anggota DPR Fraksi Partai Hanura Djoni Rolindrawan (dua kiri), Arief Suditomo (kedua kanan) dan Inas Nasrullah Zubir (kanan) berpegangan tangan usai memberikan keterangan pers terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Fraksi Hanura menyatakan menolak UP2DP atau yang dikenal dengan istilah dana aspirasi senilai Rp 20 miliar bagi setiap anggota DPR itu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB Artikel ini ditulis oleh: Ikuti WhatsApp Channel Aktual ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS Flash Photos Gebrakan Besar! Priskhianto Siap Gelar Munas Rekonsiliasi untuk Koperasi Indonesia Flash Photos Grand Final IM3 Collabonation 2024, 12 Finalis Bersaing Rekaman dengan Hindia Flash Photos BTN Masuk 10 Besar BUMN Paling Informatif Flash Photos BTN Gelar Soft Launching Bale Flash Photos Generali Dukung Semarang 10K di Akhir 2024 Flash Photos BTN Salurkan 30.000 KPR untuk Pekerja Informal di Era Prabowo Masuk Selamat Datang! Masuk ke akun Anda nama pengguna kata sandi Anda Lupa kata sandi Anda? mendapatkan bantuan Disclaimer Pemulihan password Memulihkan kata sandi anda email Anda Sebuah kata sandi akan dikirimkan ke email Anda. CONNECT WITH US233,018FansSuka11,767PengikutMengikuti813PengikutMengikuti78,600PelangganBerlanggananBerita Lain Bareskrim Ingatkan Akan Cabut Izin Tempat Hiburan Edarkan Narkoba 23 Desember 2024, 10:54 KH Achmad Chalwani dan KH Ali Masykur Terpilih Jadi Rais dan... 23 Desember 2024, 07:10 NasDem Soroti Inkosistensi PDIP Soal Penolakan PPN Jadi 12 Persen 23 Desember 2024, 16:54 Kepala UNRWA: Israel Melanggar Semua Aturan Perang di Gaza 23 Desember 2024, 17:27 Kemensos Tingkatkan Program Jaring Pengaman Sosial Antisipasi Kenaikan PPN 23 Desember 2024, 15:09