Jakarta, Aktual.com – Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada sidang paripurna, Rabu (12/10), lalu.
Meski demikian, Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi menilai Perppu yang kerap disebut Perppu Kebiri itu belum memiliki muatan pasal yang lebih baik dan komprehensif untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satunya adalah tidak adanya aturan yang berkenaan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
“Perppu tersebut, selain memuat pasal tentang pemberatan hukuman bagi pelaku, seharusnya juga memuat pasal-pasal yang berkenaan dengan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi korban,” ujar Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).
Padahal, lanjut Iqbal, rehabilitasi sosial dan perlindungan korban kekerasan seksual adalah usaha yang mendesak dan sangat perlu dilakukan. Sebab, hal tersebut merupakan upaya dalam rangka pemulihan korban agar kembali mendapatkan kedudukannya di keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya.
“Selama ini korban kekerasan seksual anak sangat menderita secara fisik, psikis dan sosial. Kekerasan seksual terhadap anak sangat rentan berakibat pada terjadinya luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini.
Belum lagi, tambah Iqbal, para korban kekerasan seksual tersebut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat karena akan menanggung aib serta trauma yang membuat korban semakin tertekan secara psikis.
“Rehabilitasi sosial juga sangat perlu untuk dilakukan agar korban kembali mempunyai rasa percaya diri yang baik sehingga mampu menyadari dan dapat bertanggung jawab atas masa depan dirinya, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Iqbal menilai pemerintah perlu menghadirkan regulasi turunan yang lebih komprehensif dari Perppu tersebut yang ditujukan kepada korban, tidak hanya pelaku kekerasan seksual. Selain itu, kata dia, aspek pemulihan harga diri serta adaptasi bagi korban kekerasan seksual juga perlu disoroti agar dapat kembali diterima oleh lingkungan sosial dimana mereka tinggal.
“Walaupun Perppu tersebut akhirnya disahkan menjadi UU, Fraksi PKS mendesak agar pengesahan tersebut menjadi pintu masuk bagi revisi UU No. 23 Tahun 2002 agar terwujud UU yang lebih komprensif dalam melindungi anak, salah satunya dari ancaman kekerasan seksual,” tutup Iqbal.(Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
