Jakarta, aktual.com – Fraksi PKS DPR-RI secara resmi menolak wacana penghapusan golongan pengguna listrik 450 VA lantaran hanya akan menambah beban hidup rakyat. PKS pun meminta pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat kecil.
“Kami dari Fraksi PKS menolak wacana penghapusan golongan listrik 450 VA, karena ini akan menambah beban rakyat kecil. Jangan karena kesalahan pemerintah dalam merencanakan kebutuhan listrik, lalu ditimpakan kepada rakyat kecil. Apalagi, saat ini masyarakat sedang sulit, karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM bersubsidi, serta kenaikan harga komoditas lain akibat kenaikan BBM,” ujar Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Rofik Hananto dalam situs resmi DPR, Sabtu (17/9) kemarin.
Rofik pun mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam mengambil kebijakan mengatasi surplus listrik (over supply) PLN. Pasalnya, ada sekitar 24 juta masyarakat pelanggan listrik yang berada di daya 450 VA. Tetapi hanya 9,55 juta yang masuk data terpadu kementerian sosial (DTKS). Berarti ada sekitar 14,75 juta pelanggan yang tidak masuk DTKS.
Menurut legislator asal Jawa Tengah ini, masalah kelistrikan di Indonesia sangat kompleks. Tidak hanya soal subsidi dan pengguna daya 450 VA, tetapi juga soal jutaan rakyat kecil di berbagai daerah yang belum menerima akses listrik. Merujuk data PLN sendiri, ucap Rofik, tercatat sebanyak 4.700 Desa di wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) belum menikmati listrik.
“Pelanggan golongan 450 VA tetap relevan selama masih ada daerah yang belum teraliri listrik. Kan, enggak mungkin pelanggan baru di daerah ini langsung dikasih ke golongan 900 VA,” tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
