Jakarta, Aktual.com — Kegaduhan para pejabat tinggi Indonesia terkait PT Freeport Indonesia (PTFI) harus segera dihentikan dan menyerahkan sepenuhnya segala bentuk pelanggaran yang timbul dari persoalan ini kepada pihak yang berwenang.
Peneliti Institute Development for Economics Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengingatkan jika segala kegaduhan yang tengah terjadi ini memiliki potensi resiko geopolitik yang cukup besar. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri jika permasalahan Freeport ini bukan hanya permasalahan korporasi semata, tapi juga kepentingan Amerika Serikat (AS) mengingat Freeport ini bisa menyumbang pajak yang begitu besar bagi AS.
Enny menjelaskan, seperti diketahui, para ahli ekonomi sudah banyak mengungkapkan jika negara yang hanya memiliki sumber daya modal seperti negara kapitalis, dalam beberapa bulan ke depan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan senderung terus negatif. Oleh karena itu, adanya pertarungan geopolitik dalam rangka menguasai sumber daya alam (SDA).
“Kalau melakukan agresi seperti jaman penjajahan dulu kan tidak mungkin, makanya bagaimana mereka bisa menyetir negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang sesuai dengan kepentingan mereka. Sebagaimana yang terjadi di Libya, Suriah dan Ukraina. Mereka diacak-acak tidak karuan karena yang diperebutkan ke depan adalah energi dan bahan baku. Ini kan menjadi referensi, apakah kita mau dibuat seperti itu? Hipotesis kami mengarah ke sana,” kata Enny kepada Aktual di Jakarta, Jumat (27/11).
Menurut Enny, kemungkinan Indonesia dijadikan objek seperti Libya dan Suriah itu bisa saja terjadi mengingat Indonesia menguasai sumber daya yang luar biasa. Sayangnya, elit-elit politik Indonesia juga mudah sekali dikelabui sehingga begitu mudah diadu domba oleh kepentingan asing.
“Ini sekali dalam sejarah bahwa tiba-tiba ada yang namanya surat resmi kop-nya pemerintahan RI kepada Freeport, beredar di masyarakat luas. Ini maksudnya apa? Pasti, dibalik sesuatu yang tidak wajar ada sesuatu yang tidak wajar juga. terus tiba-tiba lagi ada isu bahwa ini ada agenda menyelip perpanjang kontrak Freeport. Terus ini juga yang melaporkan penyadapan juga freeport sendiri. Ini semakin kacau kan, artinya ini banyak hal yang secara logika saja tidak rasional,” ujar dia.
“Yang pasti semua negara adidaya itu bagaimana urusannya menguasai sumber daya alam. Ujungnya, arahnya ke sana. Mau bicara soal ISIS pun arahnya ke sana, bagaimana menancapkan kekuatan mereka untuk mempengaruhi policy maker yang ada di situ kemudian menguntungkan kepentingan ekonomi negara adidaya tersebut,” ungkap Enny.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
