Jakarta, Aktual.com — Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mencermati sikap pemerintah Jokowi-JK tidak agresif dan seperti orang dungu dalam menangani persoalan yang dihadapi publik mengenai transportasi berbasis Online.
Akibatnya perseteruan di tengah publik kian meruncing, hingga hari ini para supir kendaraan umum melakukan aksi protes dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa di sepanjang Jalanan Protokol Ibukota Jakarta.
Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono; kalau memang transportasi berbasis online mau dilegalkan, maka pemerintah harus segera membuat regulasi yang jelas dan tidak diskriminasi dengan àngkutan umum yang konvensional.
“Jadi pemerintah jangan seperti orang dungu, dalam menyelesaikan persoalan publik,” tutur Arief dalam rilis yang diterima Aktual.com, Selasa (22/3)
Lebih lanjut Arief memaparkan, sarana transportasi memang sangat dibutuhkan oleh Masyrakat, terutama masyarakat diperkotaan besar seperti Jakarta .
Munculnya moda transportasi online seperti Uber Taxi, Grab, dan Go-Jek adalah sebuah moda transportasi yang memanfaatkan teknologi informatika .
Persoalannya moda transportasi tersebut belum ada regulasi yang mengatur untuk menjamin dan mengontrol agar memberikan keamanan bagi pengguna, serta mematikan usaha lain dan faktor persaingan yang tidak sehat.
“Nah apakah Gojek, Uber Taxi, Grab dan transportasi berbasis online itu diawasi oleh regulator dengan sistem kelayakan sarana transportasinya? Jika tidak diawasi oleh pemerintah maka akan berpengaruh dengan keselamatan pengunanya,” tandas Arief.
Selain itu, selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dia mendukung penuh atas aksi supir Taxi, Angkot dan Bajaj untuk terus membajiri Istana Negara.
“Saya himbau kepada semua buruh untuk mendukung aksi besar-besaran para supir taksi dan segera ikut terlibat untuk mengepung Istana. Saya Ingatkan jangan sampai aksi ini berujung pada kerusuhan akibat kebodohan pemerintah,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
