Jakarta, Aktual.com — Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan bahwa proyek pembangunan LNG (Gas Alam Cair) Receiving Terminal Bojonegara, Banten, Jawa Barat penuh dengan kolusi dan konflik kepentingan.
Pasalnya proyek yang digarap oleh PT Bumi Sarana Migas yang diketahui milik anak dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni Solihin Kalla, tanpa melalui proses tender dari PT Pertamina (Persero).
“Jelas dong ini dalam proyek Receiving Terminal LNG Bojanegara antara Pertamina dan Bumi Saranan Migas bukan hanya adanya Conflict of Interest, tapi kental dengan adanya kolusi dan tidak ada tender ya artinya Pertamina tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya,” kata Arief kepada Aktual.com Senin (28/3).
Lebih lanjut menurutnya, Direktur Utama Pertamina telah melanggar hukum dalam prosedur kerjasama tersebut, selain itu proyek tersebut berpotensi terjadinya Mark Up.
“Jelas-jelas ini pelanggaran hukum dan GCG yang dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina yang bisa bertendensi terjadinya Mark Up dalam proyek tersebut. Mana ada penunujukan kontraktor atau partner langsung dalam bisnis di BUMN berdasarkan penilaian feasibility study yang diajukan oleh kontraktor atau partner BUMN,” pungkasnta.
Sebelumnya diketahui bahwa PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan PT Bumi Sarana Migas untuk membangun proyek LNG (Gas Alam Cair) Receiving Terminal Bojonegara, Banten, Jawa Barat.
Kerja sama ini diketahui sudah sampai pada tahap penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan pada 1 April 2015 lalu oleh Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur PT Bumi Sarana Migas Solihin Kalla serta disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.
Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa terpilihnya PT Bumi Sarana Migas itu bukanlah hasil dari tender, melainkan berdasar pada pengajuan feasibility study yang diajukan oleh pihak Bumi Sarana Migas kepada Pertamina.
“Bukan tender atau penunjukkan, jadi itu lebih ke arah pengajuan feasibility study dari PT (Bumi Sarana Migas) tersebut,” kata Wianda kepada Aktual di Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Ia menambahkan, Bumi Sarana Migas juga sudah memiliki beberapa partner yang dianggap berpengalaman melakukan konstruksi dari terminal LNG.
“Nah selanjutnya itu juga mereka kalau tidak salah memang sudah ada lahan juga di area tersebut, karena kan kalau proyek itu 70 persen hambatannya pembebasan lahan, nah jadi itu yang di propose kepada Pertamina, dan Pertamina juga masih dalam tahapan melakukan review kelanjutan dari HoA ini,” ucap Wianda.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
