Jakarta, Aktual.co —Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai kisruh APBD DKI 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta adalah berat sebelah.
Menurut Fuad, pandangan publik saat ini dibuat seperti memposisikan seolah DPRD DKI berada di pihak yang salah atas tudingan adanya anggaran ‘siluman’.
Dia menyontohkan kasus pengadaan UPS (uninterruptible power supply) ke sekolah-sekolah yang disebut ada penggelembungan anggaran. “Ngga mungkin eksekutif (Pemprov DKI) ngga ikut, wong pelaksananya di sana. Sesama maling saling teriak,” kata Fuad, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Senin (9/3).
Sebab dalam teori ekonomi, papar Fuad, proses penyusunan APBD adalah bentuk tawar-menawar.”Kalau Perpu baru setuju atau tidak setuju. Kalau anggaran, pemerintah itu kan ibarat penjual, dia ketok-ketok ke DPRD, eh DPRD, saya mau jualan ini, ini, ini, anggarannya segini, kamu mewakili rakyat bagaimana. Di situlah ada tawar menawar,” jelas dia.
Untuk itu Fuad menilai, keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat menentukan akhir dari kisruh APBD DKI. “Kalau udah ada audit, gampang itu digaruk oknum DPRD, eksekutif, sampai pengusaha juga,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
