Jakarta, Aktual.com — Politikus PPP kubu Mukhtamar Surabaya Hasrul Azwar meminta agar Presiden Jokowi untuk melakukan pembenahan dalam kabinet kerjannya, termasuk terhadap Menteri ESDM Sudirman Said.

Sebab, bila dikatakan kegaduhan berasal dari DPR maka dengan surat pengunduran diri Novanto kegaduhan itu sudah berakhir dan saat ini justru kegaduhan kembali ke kabinet.

“Kegaduhan munculnya dari kabinet, dimana sebagai menteri tidak ada legal standing melaporkan kasus itu, dimana pemantik kegaduhan itu kan dari Sudirman Said, presiden tidak bisa mendiamkan dong, karena ini menjadi tidak fair,” kata Hasrul, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (17/12).

Terlebih, sambung anggota komisi III itu, ada sejumlah kegaduhan lain yang justru dilakukan Sudirman Said dalam kasus Freeport ini, salah satunya pemberian surat izin kepada Freeport yang diklaim atas sepengetahuan Presiden Jokowi.

“Kabinet harus koreksi, orang banyak persoalkan surat Sudirman Said (7 Oktober 2015 kepada Freeport), itu juga harus diungkap, kenapa dia bisa selancang itu mengirim surat, dan pemerintah harus fokus juga kepada menterinya. Kan Presiden pernah mengatakan jika pembahasan Freeport akan dilakukan 2019 nanti,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang