Jakarta, Aktual.com — Menanggapi adanya surat terbuka dari American Power Rental (APR) kepada rakyat Nias, terkait keputusan untuk menghentikan operasi secara permanen yang akan dilakukan akhir bulan ini, dengan alasan pihak PLN belum membayar tagihan terhadap APR selaku pihak pengembang atau Power Purchase Agreement (PPA)
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan kebijakan PLN sulit dicerna dengan akal sehat sehingga mengabaikan hak publik untuk mendapatkan listrik
“Negara kita sudah merdeka hampir mencapai usia 71 tahun, tentu suatu kebijakan PLN yang sulit dicerna oleh akal sehat, bagaimana mungkin hak publik telah gagal menerima pelayanan soal kebutuhan listrik,” kata Yusri Usman kepada Aktual.com, Kamis (19/5).
Lebih lanjut dia mengatakan dengan adanya pemutusan aliran listrik yang telah terjadi, masyarakat nias mengalami kerugian ekonomi yang besar. Menurutnya pemerintah harus segera meninjau jajaran direksi dari pusat hingga tingkat daerah.
“Saatnya pemerintah meninjau jajaran direksi PLN mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah Sumatera Utara, karena sejak tahun 2007 listrik mati seperti minum obat, bisa sehari 3 kali,” tukasnya.
Menurutnya surat dari APR tersebut merupakan bentuk prustasi investor dalam berhubungan dengan PLN. Dengan kinerja seperti itu, dia pesimis atas program listrik 35.000 MW.
“Soal kebutuhan listrik PT APR yang kapasitas 20 MW ini saja tidak beres diselesaikan oleh stake holder bidang energi, apalagi bicara bangun pembangkit 35.000 MW. Saya pikir itu program bisa diklasifikasikan sebagai program (pungguk merindukan bulan) bagi Pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
