Jakarta, Aktual.com- Program BBM Satu harga menjadi ‘harga mati’ bagi pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Hal itu diklaim sebagai implementasi dari UU migas agar kekayaan negara diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, jika pelaksanaan program, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) nantinya terus menerus mengeluh dan mengalami kerugian, maka dia akan mengusulkan agar perusahaan BUMN itu diurus oleh orang yang mampu menjalankan program BBM Satu harga yang tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
Dengan kata lain, jika Pertamina merugi dan gagal menjalankan program BBM satu harga, dia akan mengusulkan pergantian pejabat di jajaran direksi.
“BBM satu harga sudah komitmen untuk tidak diubah apapun juga. Karena ini keputusannya untuk pemerataan pembangunan. Kalau Pertamina sampai rugi, itu kita baru duduk lagi. Selama Pertamina untung, kita nggak duduk. Suruh saja. Kalau protes rugi terus, kita carikan orang yang bisa bikin nggak rugi,” kata Jonan di kawasan Kuningan Jakarta, Senin (19/12)
Namun yang menjadi persoalan dan kerisauan mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas, Faisal Basri, perusahaan itu akan menekan dari keuntungan lainnya agar mampu menutupi kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan program satu harga tersebut. Tetu saja kondisi ini akan memberatkan bagi masyarakat.
“Jadi mempengaruhi APBN. Ini yang dirusak bukan hanya Pertamina, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Dia (Pertamina) naikin haga Pertalite, Pertamax, toh dia monopoli. Jadi merusak pondasi. Seharusnya anggaran BBM satu harga dibahas dalam APBN agar keuangannya bisa dikontrol DPR, ini pemerintah malah lepas tangan atas kewajibannya dan dilimpahkan ke Pertamina” tandasnya.[Dadangsah Dapunta]
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
