Jakarta, Aktual.co —Rencana Pemprov DKI mengubah sistem pembayaran angkutan umum, dari setoran menjadi rupiah per kilometer, gagal terwujud dalam waktu dekat. Padahal rencana revitalisasi angkutan umum tentang perubahan sistem setoran menjadi sistem rupiah per kilometer pada Kopaja S 66 (Manggarai-Blok M) sebagai percontohan akan dilaksanakan Maret.
Alasannya, Pemprov DKI meminta Kopaja harus mengganti dulu armadanya, dari bus ukuran sedang dengan ukuran besar. Sedangkan hingga hari ini belum ada kepastian kapan pergantian armada bakal terealisasi.
“Kami akan tanyakan ke pak Tanto (Deputi Gubernur Bidang Industri, perdagangan dan Transportasi DKI Jakarta, Sutanto Soehodo) dulu bagaimana konsep pergantian bus,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit, di Balai Kota, Rabu (18/3).
Alhasil, rencana revitalisasi Maret masih ditunda sampai ada kejelasan. Permintaan Deputi untuk menjadikan Kopaja sebagai bus besar itu bertujuan untuk mengangkut penumpang yang selama ini masih menumpuk di halte-halte TransJakarta.
Januari lalu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menargetkan sistem setoran bus kota bisa dihapus di 2016. Untuk awal, di 2015 ujicoba dilakukan di beberapa trayek.
Kata dia, penghapusan sistem setoran untuk mengatasi bus-bus yang ngetem sembarangan yang dianggap salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Secara bertahap seluruh angkutan umum di DKI akan dikelola di bawah manajemen BUMD PT Transportasi Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
