Jakarta, Aktual.com — Munculnya wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dalam rangka menyatukan dualisme kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP), menuai kontroversi dari kalangan internal Golkar.
Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Munaslub belum mendesak untuk dilakukan.
“Karena masih ada proses hukum dan belum inkrah. Kalau sekarang dipaksakan Munaslub, pertanyaannya siapa yang menyelenggarakan?” ucap Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.com, di Jakarta, Kamis (17/9).
Menurut dia, dalam AD/ART partai, jelas tertulis bahwa penyelenggara Munas/Munaslub/Munasus adalah DPP. Masih kata anggota komisi III itu, jangan alih-alih memberikan solusi, gagasan Munaslub malah berpotensi membelah Golkar menjadi tiga.
“Karena Munaslub yang dipaksakan itu bukan solusi. Menurut saya, sebaiknya hentikan wacana munaslub. Karena manuver dengan isu munaslub itu bisa dibaca sebagai cermin kepanikan pihak Ancol yang bakal kalah di Mahkamah Agung (kasasi),” ucapnya.
Oleh karena itu, Bambang yang akrab disapa Bamsoet ini menyarankan agar pihak munas kubu Ancol yang dipimpin Agung Laksono menahan syahwat kekuasaan hingga terbitnya keputusan inkrah.
“Sebab kita semua tahu, siapa sesungguhnya yang diperalat kekuasaan menjadi kuda troya untuk mencabik partai ini. Sehingga wacana Munaslub, saya pastikan tidak akan laku. Pesan saya, kubu Ancol Jangan seperti mimpi di siang bolong ingin gelar Munaslub jadi munas abal-abal lagi. Proses hukum saja belum selesai. Jadi, jangan panik karena takut kalah lalu bermanuver adakan Munaslub,” tutup Bamsoet.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
