Gandeng KPK dan BPK, DPR Canangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Jakarta, Aktual.com — Ketua DPR RI Setya Novanto meresmikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas wilayah bebas korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin (2/11).

Acara itu dihadiri oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Ketua KPK Taufiqqurrahman (Ruki).

Dalam sambutannya, Novanto mengatakan pencanangan zona integritas adalah bentuk komitmen untuk menjadikan lingkungan parlemen sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBM).

Hal itu akan dilakukan dengan mencegah korupsi melalui reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

“DPR mendorong Sekretariat Jenderal (Sekjen) melanjutkan reformasi birokrasi dan mewujudkan wilayah bebas korupsi dan akuntabilitas unit kerja,” ujar Novanto dalam sambutannya di Gedung Pustaka Loka DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).

Ketua BPK Harry Azhar Aziz yang turut hadir memberi apresiasi pencanangan zona integritas yang dilakukan DPR. Hal tersebut adalah bukti adanya tekad dari lingkungan DPR mengambil prakarsa dan mencegah korupsi di parlemen.

“Makna revitalisasi adalah cara menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali,” ucap Harry.

Senada dengan Harry, Menpan RB Yuddy Chrisnandy pun menyambut baik adanya pencangan zona integritas di DPR.

“DPR adalah salah satu dari 30 lembaga negara yang telah mencanangkan zona integritas tersebut. Masih tersisa beberapa lembaga yang belum melakukan,” kata Yuddy.

Terkait pencanangan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Winantuningtyastiti mengatakan seluruh pegawai DPR sudah menandatangani fakta integritas. DPR juga telah melaksanakan surat edaran KPK yang mewajibkan pejabat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Sesuai edaran KPK yang wajib melaporkan LHKPN juga kami laksanakn 100 persen,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh: