Jakarta, Aktual.com — Center for budget Analysis (CBA) memandang bila pencopotan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso karena mengganggu stabilitas ekonomi, maka sudah sewajarnya pula Jaksa Agung HM Prasetyo ikut dicopot, terkait penyidikan kasus cessie BPPN yang juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi yang bersentuhan langsung dengan perbankan.
“Prasetyo sama-sama menganggu ekonomi. Kalau Buwas menganggu ekonomi Jusuf Kalla, Prasetyo menganggu ekonomi atau iklim investasi Indonesia, seperti penanganan kasus cessie BPPN tahun 2003,” kata Direktur CBA Uchok Sky Khadafi saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (3/9).
“Buwas melakukan pengeledahan Pelindo, dan ini sama saja, menganggu RJ Lino (Direktur PT Pelindo) yang notabenenya ‘orang’ JK (Jusuf Kalla). Jadi, untuk itu, Bukan Buwas yang harus diganti, tetapi, Jaksa Agung, dan Lino yang dicopot,” tambah dia.
Uchok mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi terhadap kabar pencopotan Buwas, padahal dalam janji kampanyenya yang tertuang dalam Nawacita meletakan hukum sebagai panglima (Baca: Wakil Ketua DPR: Kalau Buwas Dicopot Jaksa Agung Juga Dong).
“Isu pencopotan Buwas ini memperlihatkan kebijakan utama Presiden Jokowi ini adalah meletakan politik sebagai panglima, bukan hukum. Dimana saat ini Bareskrim yang dipimpin Buwas sedang getol-getolnya melakukan pemberantasan korupsi, seperti melakukan geledah ke Pelindo yang dibeking orang kuat, dan akan menyingkirkan Buwas sebagai Kabareskrim,” ujar dia.
Dirinya menegaskan, dengan adanya peristiwa ini maka mulai terbuka belang Jokowi sebagai presiden yang bukan senang dengan pemberantasan korupsi, tapi korupsi dimata dan hatinya hanya basa-basi saja.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
