Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan belum ada rencana menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Gokar untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Hal ini menyusul sudah diterbitkannya surat penahanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Novanto. Meskipun, telah ada dorongan sejumlah kader untuk segera melakukan pergantian terhadap Ketua DPR tersebut.
“Terlalu dini berbicara itu (munaslub pergantian ketua umum). Walaupun ada kader-kader yang sudah nggak sabar ingin mendorong. Saya bilang sabar karena munaslub itu kan ada prosesnya,” ujar Mahyudin di Jakarta, Sabtu (18/11).
Menurut Mahyudin, syarat dilakukan munaslub sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar yakni jika diminta atau disetujui 2/3 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar se-Indonesia.
Namun Wakil Ketua MPR tersebut mengatakan, dalam pertemuan antara DPD I Partai Golkar di Hotel Mandarin pada Kamis (16/11) kemarin, DPD masih solid dengan kepengurusan Partai Golkar saat ini.
“Faktanya waktu kemaren malam di Mandarin itu saya dengar Pak Idrus (mengatakan) bahwa DPD I masih sepakat untuk solid mendukung kepengurusan hasil munas Bali ini sampai 2019, jadi belum ada cita-cita mau munaslub apa, itu nggak ada,” kata Mahyudin.
Mahyudin juga enggan berandai-andai jika nantinya Novanto dinyatakan bersalah. Sebab saat ini ia mengedepankan asas praduga yak bersalah. Apalagi, kata dia, saat ini Novanto juga sudah mengajukan kembali praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangkanya tersebut.
“Ya penahanannya kan 20 hari ke depan, kan dua hari ke depan kan juga ada proses praperadilan, ya kalau dalam praperadilan menang lagi kan keluar lagi dari tahanan, makanya kan masih ada azaz praduga tak bersalah, sabar aja kan. Tapi kami optimistis mudah-mudahan mendoakan Mas novanto bisa menang di praperadilan nanti,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
