
Katmandu, aktual.com – Kementerian Tenaga Kerja Luar Negeri Nepal mengeluarkan pemberitahuan mendesak agar masyarakat di sana tidak mempercayai atau membayar kepada siapapun yang mengaku mampu menempatkan orang untuk bekerja musiman di luar negeri. Surat pemberitahuan tersebut hadir setahun setelah Korea Selatan berhenti mempekerjakan pekerja Nepal secara musiman, dan lebih dari sebulan setelah operator pekerja musiman di Inggris mengatakan mereka tidak akan mempekerjakan pekerja dari Nepal pada tahun ini.
Seperti diketahui, Pemerintah Inggris memulai skema percontohan untuk mempekerjakan pekerja musiman pada Maret 2019 lalu. Pekerjaan musiman di sektor pertanian di Inggris , antara lain pekerjaan memetik buah, sayuran, dan bunga selama enam bulan. Dari 2019 hingga 2021, pemerintah Inggris memulai program percontohan untuk memberikan visa sementara bagi pekerjaan musiman di sektor pertanian.
Dilansir dari Kathmandu Post, skema visa pekerja musiman diperkenalkan Inggris pada tahun 2022 lalu. Skema ini memungkinkan pekerja Nepal masuk ke Inggris hingga enam bulan. Skema ini pun telah diperpanjang hingga 2024.
Sebanyak 1.124 warga Nepal menerima visa Inggris untuk pekerjaan sementara dari 2019 hingga kuartal pertama 2022. Jumlah tersebut menempatkan Nepal di posisi kedua setelah India, di antara negara-negara Asia Selatan.
Namun demikian, banyak peternakan Inggris memutuskan untuk tidak mempekerjakan pekerja dari Nepal lantaran biaya perekrutannya yang sangat tinggi yang harus dibayar pekerja dan tingkat pelarian mereka yang tinggi.
Selama berbulan-bulan, pihak berwenang di Nepal tidak peduli tentang bagaimana orang Nepal mendapatkan pekerjaan musiman dan berapa banyak biaya perekrutan atau kondisi hidup dan pekerjaan mereka di luar negeri. Terlebih, agen yang tidak berlisensi ikut membebani calon pekerja dalam biaya perekrutan ilegal.
Kedutaan Besar Nepal di London harus mengeluarkan pemberitahuan resmi pada 5 Januari lalu untuk mengklarifikasi informasi palsu mengenai visa musiman. Untuk pekerjaan musiman di Inggris, pekerja harus membayar sekitar Rupee 41,013 (259 pound) sebagai biaya pendaftaran. Selain itu, pekerja juga diwajibkan untuk membayar visa dan tiket pulang pergi.
Namun, skema tersebut menjadi kontroversi pada tahun lalu setelah beberapa laporan pekerja membayar biaya perekrutan yang sangat tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Para pekerja juga ternyata tidak mendapat pekerjaan selama enam bulan penuh.
Seorang pekerja Nepal yang direkrut oleh AG Recruitment, mengatakan beberapa rekan kerjanya telah membayar sebanyak Rupee 1,2 juta kepada perantara untuk mendapatkan pekerjaan itu. Padahal AG Recruitmen sudah kehilangan lisensi untuk menempatkan pekerja musimannya pada bulan lalu.
“Biaya perekrutan ilegal, tingkat pelarian yang tinggi di musim lalu, koordinasi yang buruk dan kurangnya dukungan dari pemerintah Nepal adalah sejumlah alasan utama untuk menghentikan perekrutan dari Nepal,” kata Ketua Asosiasi Penyedia Tenaga Kerja, David Camp kepada Kathmandu Post.
(Megel Jekson)