Jakarta, Aktual.com – Pengurus Besar HMI (MPO) mendesak Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) mencopot Kapolres Wajo yang diduga melakukan tindakan represif saat menangani unjuk rasa menolak kebijakan penghapusan BBM bersubsidi di gedung DPRD Wajo, Jum’at (17/12) kemarin. Pengurus Besar HMI (MPO) menilai sikap refpresif aparat kepolisian tersebut sebagai bentuk perilaku anti demokrasi.
“PB HMI (MPO) sangat menyayangkan sekaligus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Wajo,” ujar Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi Aktual, Jum’at malam.
Menurut Affandi, tindakan represif tersebut menyebabkan dua Ketua Umum HMI Cabang Wajo dan Cabang Makassar serta beberapa kader lainnya mengalami memar pada leher akibat cekikan yang dilakukan aparat kepolisian. Tindakan tersebut menjadi bukti kegagalan aparat kepolisian dalam mengayomi, serta melindungi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya.
“Aparat kepolisian itu petugas negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat termasuk Mahasiswa. Tindakan Represif aparat terhadap mahasiswa kader kami tentu mencederai demokrasi kita,” kata dia.
Imbas kejadian tersebut, PB HMI pun meminta Kapolda Sulsel untuk mencopot Kapolres Wajo serta memecat aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif tersebut. PB HMI tidak segan-segan untuk mengintruksikan seluruh kader HMI se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi guna merespon tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Wajo.
“Jika Kapolda Sulsel tidak memperdulikan desakan kami, maka PB HMI akan melakukan Mosi Tidak Percaya kepada Polri dan akan mengintruksikan kepada seluruh kader se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi,” tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
