Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan era Jokowi-JK tampaknya selalu dinaungi permasalahan yang berdampak langsung kepada rakyatnya. Kali ini, masyarakat ditimpa oleh kelangkaan garam di pasaran.
Hal ini tentunya menjadi sebuah ironi karena kelangkaan garam justru terjadi di tengah negara kepulauan yang memiliki pasokan air laut yang melimpah. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Kamasia), Abdul Halim, menilai bahwa hal ini terjadi karena bobroknya kinerja beberapa instansi kementerian.
“Memang buruk kinerja per kementeriannya, Karena sudah buruk di tingkat kementerian, maka amburadul di level koordinasi antar-kementerian,” ucap Halim ketika dikonfirmasi oleh Aktual, Jum’at (28/7).
Beberapa kementerian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, PT. Garam sebagai BUMN yang mengurus garam juga menjadi sorotan Halim.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak memiliki kebijakan yang cukup baik untuk mendongkrak produksi garam nasional. Hal itu pun membuat implementasi di lapangan kacau balau sehingga mengorbankan petani garam dan rakyat Indonesia.
“Dua-duanya, saking nggak becusnya, alam atau cuaca buruk yang mereka salahkan,” jelasnya mengenai kebijakan dan implementasi di lapangan.
Kamasia sendiri mengeluarkan empat pokok yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Keempat pokok ini adalah sebagai berikut
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
