Mirah pun memperkirakan setidaknya kebijakan 100% transaksi elektronik di seluruh gardu tol mengakibatkan 10 ribu orang yang akan kehilangan pekerjaannya.
“Jadi arogan dan tidak berpihak kepentingan rakyat, mulai dari PHK sampai tidak memberikan pilihan kepada pengguna jalan,” tandasnya.
Sebelumnya, Mirah sempat menduga kebijakan ini hanyalah akal-akalan dari sektor perbankan untuk mendongkrak penjualan kartu e-toll.
“Ketika enggak laku, terjadilah lobi-lobi antara pihak bank dengan pemerintah, akhirnya muncullah yang namanya Gerakan Nasional non tunai pada 2014. Nah sekarang itu dipaksain biar kartu itu laku,” ujar Mira kepada Aktual, 4 Oktober 2017 lalu.
Hingga tulisan ini dibuat, beberapa pejabat Jasa Marga tidak memberikan jawaban ketika dihubungi Aktual.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Andy Abdul Hamid
